MAKALAH
EKONOMI
KEBIJAKAN FISKAL DAN
MONETER
Untuk
Memenuhi Salah Satu Tugas
Mata
Pelajaran Ekonomi
Guru
Pembimbing : H. Sama’an, SE. ME
SEKOLAH MENENGAH ATAS
JURUSAN IPS
SMAN 1 SIKUR
2017
KEBIJAKAN FISKAL DAN
MONETER
Untuk
Memenuhi Salah Satu Tugas
Mata
Pelajaran Ekonomi
Kelompok
5 :
1. Maria
Ulfa
2. Miftahul
Jannah
3. M.
Fathul Wahid Yusri
4. M.
Hafiz Ansori
5. Nia
Susanti
6. Nova
Robbani Haki
7. Wahyu
Rizki
SEKOLAH MENENGAH ATAS
JURUSAN IPS
SMAN 1 SIKUR
2017
DAFTAR ISI
Daftar Isi . .
. . .
. . .
. . . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
Kata Pengantar . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . . . .
BAB 1 : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
. . .
. . . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
B. Rumusan Masalah
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
C. Tujuan Penelitian
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
D. Manfaat Penelitian
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
E. Hipotesis
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
BAB 2 : PEMBAHASAN
A. Pengertian Kebijakan Moneter dan Fiskal .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . . .
B. Tujuan Kebijakan Moneter dan Fiskal .
. . . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . . .
C. Instrumen Kebijakan Moneter dan Fiskal .
. . . . .
. . .
. . .
. . .
. . . .
. .
D. Peran Kebijakan Moneter dan Fiskal .
. . . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
E. Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap
Kehidupan Rakyat Banyak .
BAB 3 : PENUTUP
A. Kesimpulan
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
B. Saran . .
. . . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
C. Rekomendasi
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . . .
. . .
. . . . .
KATA PENGANTAR
Dengan
menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan
puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat,
hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah
ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk masyarakat.
Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.
Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.
Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk masyarakan ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.
Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.
Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.
Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk masyarakan ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.
Kotaraja,
Mei 2017
Penyusun
Kelompok
5
BAB 1
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu dari
pengetahuan sosial yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari karena
melalui ilmu ekonomi inilah setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya,
baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan atau dikenal dengan
organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang merupakan kesatuan dari setiap
individu disebut dengan negara.
Berbicara soal negara, tentu tidak bisa dilepaskan
dari cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya yaitu ilmu politik. Melalui ilmu
politik ini individu-individu yang terlibat dalam organisasi yang disebut
sebagai negara dapat memainkan perannya untuk mengatur sebuah negara agar dapat
mencapai tujuannya yang telah dicita-citakan melalui semua kebijakan, termasuk
kebijakan ekonomi.
Pentingnya perekonomian dibagi menjadi tiga bagian
yang pertama, pentingnya ilmu ekonomi untuk perseorangan (individu), kedua
pentingnya ilmu ekonomi untuk dunia usaha, dan ketiga, pentingnya ilmu ekonomi
untuk bangsa dan Negara. [1]
Krisis global dapat membuat keadaan perekonomian di
berbagai Negara sangat menghawatirkan dan membuat tingkat perekonomian menerun
tajam, yang mengakibatkan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi terhadap masa
depan suatu Negara yang mengalaminya.
Untuk mengatasi dan mencegah terjadinya krisis global Negara Indonesia
melakukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan agar kondisi perekonomian
Indonesia pulih kembali.
Kebijakan yang akan dibahas yaitu kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah
merupakan kebijakan di dalam bidang perpajakan (penerimaan) dan pengeluarannya,
sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang dijalankan oleh Bank
Sentral untuk mengawasi jumlah uang yang berada di tangan masyarakat. Kedua kebijakan
ini merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah dibidang ekonomi.
B.
Rumusan Masalah
1.
Apa Itu
Kebijakan Moneter dan Fiskal?
2.
Apa Tujuan
Kebijakan Moneter dan Fiskal?
3.
Apa Saja
Instrumen Kebijakan Moneter dan Fiskal?
4.
Bagaimana Peran
Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Perekonomian Nasional?
5.
Bagaimana
Keterkaitan Kebijakan Fiskal dan Moneter?
6.
Bagaimana
Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Kehidupan Rakyat Banyak?
C.
Tujuan
1.
Untuk Mengetahui
Apa Itu Kebijakan Moneter dan Fiskal.
2.
Untuk Mengetahui
Tujuan Dari Kebijakan Moneter dan Fiskal.
3.
Untuk Mengetahui
Instrumen Kebijakan Moneter dan Fiskal.
4.
Untuk Mengetahui
Bagaimana Peran Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Perekonomian Nasional.
5.
Untuk Mengetahui
Bagaiamana Keterkaitan Kebijakan Moneter dan Fiskal.
6.
Untuk Mengetahui
Bagaiaman Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Kehidupan Rakyat
Banyak.
D.
Hipotesis
Kebijakan Moneter dan Fiskal Merupakan kebijakan
yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Kebijakan moneter
adalah langkah-langakah Bank Sentral untuk memengaruhi jumlah penawaran uang
dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan mengawasi bentuk-bentuk
pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Kebijakan
fiskal adalah kebijakan ekonomi pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan
perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara
menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan untuk
menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Dalam kondisi inflasi,
pemerintah melakukan kebijakan moneter yang bersifat mengurangi jumlah uang
beredar dengan melakukan kebijakan pasar terbuka. Sedangkan dalam keadaan
depresi, pemerintah melalui bank sentral menambah jumlah uang beredar dengan
membeli SBI atau obligasi negara, menekan tingkat suku bunga bank, dan
melonggarkan jumlah kredit bank.
BAB 2
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Kebijakan Moneter dan Fiskal
1.
Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha
dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan
yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.
Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta
terjadinya peningkatan output keseimbangan. Berikut beberapa pengertian
kebijakan moneter menurut para ahli.
a.
Menurut Soeharsono
Sagir. Kebijakan moneter menunjukka kemampuan bank indonesia sebagai bank
sentral untuk mencapai sasaran tunggalnya, yaitu mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah (inflasi dan nilai tukar rupiah terkendali).
b.
Menurut Sadono
Sukirno. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah bank sentral untuk
memengaruhi jimlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian dengan
tujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh
bank-bank perdagangan.
c.
Menurut Suryana.
Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memengaruhi jalannya
perekonomian dengan cara memengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau
dengan cara memengaruhi tingkat bunga.
Dengan kata
lain, Kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau
otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang,
dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan
berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
2. Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya
tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan
Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi
perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
Pada dasarnya yang dimaksud
penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut
pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam
perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar
negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara. Adapun yang dimaksud pengeluaran
negara adalah semua pengelaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai
proyek di sektor negara maupun badan usaha milik negara.
B. Tujuan Kebijakan Moneter dan Fiskal
1. Tujuan Kebijakan Moneter
Tujuan kebijakan moneter seperti
halnya kebijakan ekonomi pada umumnya adalah keseimbangan intern (Internal
Balance) dan keseimbangan ekstern (External Balance). Kebijakan intern biasanya
diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan dipertahankannya
laju inflasi yang rendah. Sedangkan keseimbangan ekstern dipertahankan agar
neraca pembayaran internasional (Balance of Payment) seimbang dalam arti bahwa
neraca pembayaran internasional tidak defisit dan surplus.
Berikut beberapa tujuan kebijakan
moneter :
1.1 Menjaga Stabilitas Ekonomi
Stabilitas ekonomi adalah suatu
keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan
berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang/jasa dan arus uang berjalan
seimbang.
1.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja
Kesempatan kerja akan meningkat bila
produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan
nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan
upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada
akhirnya kemakmuran dapat tercapai.
1.3 Menjaga Kestabilan Harga
Kestabilan harga ditandai dengan
stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan
masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan
tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah
sama.
1.4 Sebagai Neraca
Pembayaran Internasional
Neraca pembayaran dapat dikatakan
dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan
nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang,
pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara
melakukan devaluasi.
1.5 Mencegah
Terjadinya Inflasi
Dilakukan dengan mengurangi jumlah
uang beredar denga melakukan kebijakan pasar terbuka
1.6 Memperluas,
memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral.
2. Tujuan Kebijakan Fiskal
Secara umum kebijakan fiskal
ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional
dapat ditingkatkan sesuai dengan penggunaan sumber daya dan efektifitas
kegiatan masyarakat tanpa harus mengabaikan redistribusi pendapatan dan upaya
kesempatan kerja. Tujuan tersebut ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut.
1.1 Meningkatkan
Laju Investasi;
1.2 Meningkatkan
Kesempatan Kerja;
1.3 Mendorong
Investasi Optimal Secara Sosial;
1.4 Meningkatkan
Stabilitas di tengah Ketidakstabilan Ekonomi Internasional.
C. Instrumen Kebiajakan Moneter dan Fiskal
1. Instrumen Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter dibedakan menjadi
kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kebijakan moneter
kuantitatif adalah suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah
penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan
moneter kualitatif adalah kebijakan yang bersifat melakukan pilihan atas
beberapa aspek dari masalah moneter yang dihadapi pemerintah.
a. Kebijakan Moneter Kuantitatif
Kebijakan moneter dalam rangka untuk
memengaruhi jumlah uang beredar yang bersifat kuantitatif antara lain sebagai
berikut.
1)
Discount policy
(politik diskonto)
Politik diskonto artinya kebijakan
untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga bank dalam rangka memperlancar
likuiditas sehari-hari. Bank sentral dalam menjalankan tugasnya mengawasi
kegiatan bank umum, dapat mengubah tingkat bunga yang berlaku. Jika dalam
kondisi kegiatan ekonomi masih berada di bawah tingkat kegiatan yang
diharapkan, bank sentral dapat menurunkan tingkat diskonto/suku bunga, sehingga
masyarakat melakukan pinjaman dan banyak investasi yang ada di masyarakat.
Begitu juga sebaliknya, apabila bank sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi,
maka tingkat suku bunga perlu dinaikkan, sehingga masyarakat/pengusaha banyak
melakukan tabungan dan uang yang beredar dapat dikurangi.
2)
Open market policy (politik pasar terbuka atau operasi
pasar terbuka)
Politik pasar terbuka artinya
kebijakan untuk memperjualbelikan surat-surat berharga oleh Bank Indonesia di
pasar uang.
Pada waktu perekonomian mengalami
resesi, maka uang yang beredar perlu diadakan penambahan untuk mendorong
kegiatan ekonomi yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga. Pada waktu
inflasi, untuk mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan, uang yang beredar
harus dikurangi dengan cara menjual surat-surat berharga.
Agar operasi pasar terbuka dapat
berjalan dengan baik dan berhasil sesuai yang diharapkan, yakni pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, maka harus diciptakan keadaan perekonomian di mana:
a)
bank umum tidak memiliki
kelebihan cadangan minimum.
b) dalam
perekonomian telah tersedia cukup banyak surat-surat
berharga yang diperjualbelikan.
3) Cash Receive
Ratio (politik cadangan kas atau giro wajib minimum)
Politik
cadangan kas artinya kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas
yang harus ada di bank-bank umum.
Apabila
kondisi perekonomian terjadi kenaikan harga (inflasi), maka bank sentral dapat
menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar dapat dikurangi.
Sebaliknya jika kondisi perekonomian sedang lesu, maka pemerintah dapat
menurunkan cadangan kas minimumnya, sehingga uang yang beredar bertambah karena
banyaknya pinjaman yang diberikan kepada masyarakat.
Akibat dari
naiknya cadangan kas, maka kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman
berkurang atau bank umum tidak mampu memberikan pinjaman dan sekaligus dana
yang menganggur di bank semakin bertambah.
b. Kebijakan Moneter Kualitatif
Kebijakan Moneter Kualitatif
meliputi pengawasan kredit selektif dan imbauan moral (Moral Persuasion).
1)
Pengaawasan Kredit Selektif
Kebijakan kredit selektif adalah
kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar dimasyarakat dengan cara
menentukan syarat-syarat yang ketat Bank yang ingin memberikan kredit harus
memerhatikan syarat-syarat kredit yang dikenal dengan 5C (Character, Collateral,
Capital, Capacity, and Condition Of Economy). Dengan kebijakan kredit ketat
ini, bank sentral dapat mengontorol jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Langkah kebijakan ini dapat diambil pada saat ekonomi mengalami inflasi.
2)
Imbauan Moral ( Moral Persuasion)
Untuk memengaruhi jumlah uang yang
beredar, bank sentral dapat mengeluarkan pidato, pengumuman atau edaran kepada
bank umum dan pelaku moneter lain yang berupa larangan atau ajakan. Mislanya,
larangan atau ajakan untuk menahan pinjaman atau melepaskan pinjaman pada waktu
tertentu.
Kebijakan-kebijakan diatas dapat
dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu
a)
Politik Uang Ketat
Politik uang ketat, yaitu politik
bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, bisa dilakukan dengan
cara:
-
Menjual surat berharga SBI (politik pasar terbuka);
-
Meningkatkan suku bunga (politik diskonto);
-
Menaikkan cadangan kas minimum (politik cadangan kas);
-
Memperketat syarat pemberian kredit (politik kredit
selektif
b)
Politik Uang Longgar
Politik uang longgar, yaitu politik
bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar, bisa dilakukan dengan
cara:
-
Membeli surat-surat berharga dari masyarakat (politik
pasar terbuka)
-
Menurunkan suku bunga (politik diskonto)
-
Menurunkan cadangan kas minimum (politik cadangan kas)
-
Memperlonggar syarat pemberian kredit (politik kredit
longgar)
2. Instrumen Kebijakan Fiskal
Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran negara yang berhubungan dengan pajak.
Sacara garis besar kebijakan fiskal
dapat dijalankan melalui empat jenis pembiayaan, antara lain:
a. Kebijakan Anggaran Belanja Seimabang
Anggaran belanja seimbang adalah
penyesuaian anggaran negara dengan cara menyesuaikan antara anggaran tersedia
dengan keadaan realita. Tujuannya adalah untuk mencapai anggaran berimbang
dalam jangka panjang.
Jika terjadi inflasi, anggaran
surplus digunakan. Sedangkan ketika terjadi ketidak stabilan ekonomi maka
digunkan anggaran defisit.
Kebijakan anggaran yang digunakan
setiap negara satu sama lain tergantung pada keadaan perekonomian dan arah yang
hendak dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kita mengenal
ada empat macam anggaran, antara lain sebagai berikut:
1)
Anggaran Seimabang
Anggaran seimbang adalah anggaran
yang disusun dengan pendapatan totalnya sama atau seimbang dengan pengeluaran
totalnya. Tujuannya untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya
defisit.
2)
Anggaran Dinamis
Anggaran dinamis adalah anggaran
yang selalu meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu
diusahakan meningkatkan pendapatan dan penghematan dalam pengeluarannya,
sehingga dapat meningkatkan tabungan pemerintah atau negara untuk kemakmuran
masyarakat.
3)
Anggaran Defisit
Anggaran defisit adalah suatu bentuk
anggaran dengan jumlah realisasi pendapatan negara lebih kecil daripada jumlah
realisasi pengeluaran negara. Hal ini memang sudah direncanakan untuk defisit.
Pemerintah kita menerapkan anggaran defisit ini sejak tahun 2000. Ada empat
cara untuk mengukur defisit anggaran, yaitu:
a)
Defisit Konvensional, yaitu defisit yang dihitung
berdasarkan selisih anatara otal belanja dan total pendapatan, termasuk hibah,
b)
Defisi Moneter, yaitu selisih anatara total belanja
pemerintah (diluar pembayaran pokok atau utang) dan total pendapatan (diluar
penerimaan utang),
c)
Defisit Operasional, yaitu defisit moneter yang diukur
dalam nilai ril dan bukan nilai nominal,
d)
Defisit Primer, yaitu selisih anatara belanja (di luar
pembayaran pokok dan bunga utang) dan total pendapatan.
4)
Anggaran Surplus
Anggaran surplus adalah anggaran
dengan penerimaan negara lebih besar dari pada pengeluaran. Kebijakan ini
dijalankan bila keadaan ekonomi sedang dilandai inflasi (kenaikan harga secara
terus menerus), sehingga anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga barang atau
jasa.
b. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Fungsional
Dalam hal ini pengeluaran dan
penerimaan pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung
terhadap pendapatan nasional terutama guna meningkatkan kesempatan kerja
(employment). Misalnya kebijakan perajakan. Di satu pihak pajak berfungsi
sebagai sumber penerimaan pemerintah, dilain pihak pajak dipakai untuk mengatur
prngrluaran swasta maupun individu. Sehingga dalam kondisi banyaknya
pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan.
c. Kebijakan Stabilitas Anggaran Otomatis
Dengan kebijakan stabilitas anggaran
otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan atas perkiraan
manfaat dan baiaya relatif fari berbagai macam program dan pajak akan
ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh.
Apabila terjadi deflasi, program pengeluaran pemerintah tidak akan diubah,
namun penerimaan dari pajak akan diturunkan terutama dari pajak pendapatan.
Oleh karena itu, akan terjadi keadaan pengeluaran lebih besar dari pada
penerimaan (defist dalam anggaran belanja) dan hal ini akan mendorong
perkembangan sektor swasta kembali bergairah sampai tercapainya kesempatan
kerja penuh. Sebaliknya, dalam masa inflasi ada kenaikan dalam penerimaan
pemerintah yang berasal dari pajak pendapatan dan tidak perlu banyak tunjangan
pengangguran, sehingga akan ada surplus anggaran belanja.
d. Kebijakan Pengelolaan Anggaran
Pada pendekatan ini pengeluaran
pemerintah, perpajakan dan pinjaman senantiasa dihubungkan. Hubungan langsung
antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dibuat guna memperkecil
ketidakstabilan ekonomi sehingga pada suatu saat dapat terjadi maupun surplus.
Kebijakan anggaran defisit adalah pengaturan pengeluaran negara lebih besar
daripada penerimaan negara. Kebijakan ini biasa diterapkan dalam keadaan
deflasi, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan jumlah barang-barang dan jasa
berkembang lebih cepat daripada perkembangan jumlah uang. Dalam keadaan deflasi
harga-harga menjadi turun, perdagangan menjadi lesu, akibatnya uang sukar
diperoleh, daya beli masyarakat berkurang, produksi menurun, dan pengangguran
meluas. Sedangkan kebijakan anggaran surplus adalah pengaturan pengeluaran
negara lebih kecil daripada penerimaan. Kebijakan ini biasa diterapkan dalam
keadaan inflasi, yaitu suatu keadaan jumlah uang yang beredar berkembang lebih
cepat daripada perkembangan jumlah barang dan jasa.
D. Peran Kebijakan Moneter dan Fiskal
1. Peran kebijakan Moneter
Setiap negara perlu menerapkan
kebijakan moneter dengan benar untuk menjaga perekonomian negaranya. Berikut
peran dari kebijakan moneter yang penting untuk suatu negara:
1)
Kebijakan menetapkan cash ratio
Kebijakan moneter berperan mengatur
persentase cadangan minimum yang ada di bank berdasarkan jumlah uang yang
beredar di masyarakat. Pemerintah perlu menetapkan rasio presentasi dana
cadangan minimum agar peredaran uang tidak berlebihan, sehingga tidak terjadi
inflasi.
2)
Kebijakan suku bunga kredit
Setiap bank tentu saja perlu
menyediakan layanan kredit kepada masyarakat. Setoran yang diberikan per bulan
dari kredit tersebut juga ditambah dengan bunga yang sudah ditetapkan. Apabila
bank tidak memiliki kebijakan suku bunga, maka perekonomian negara tidak
stabil. Untuk itu, kebijakan moneter berperan dalam penetapan suku bunga kredit
agar kestabilan ekonomi terjaga.
3)
Kebijakan suku bunga deposito
Kebijakan moneter dalam suku bunga
deposito peranannya sama dengan kebijakan suku bunga kredit. Apabila pemerintah
menginginkan peredaran uangnya bertambah, maka suku bunga deposito dinaikkan.
Apabila pemerintah menginginkan peredaran uangnya berkurang, maka suku bunga
deposito juga perlu diturunkan.
4)
Kebijakan Mempertahankan kestabilan harga
Perekonomian suatu negara kerap kali
tidak stabil, seperti inflasi. Inflasi merupakan banyaknya uang yang beredar
sehingga menyebabkan harga barang-barang mengalami kenaikan. Apabila suatu
negara mengalami inflasi, maka kebijakan moneter berperan untuk mengurangi
peredaran uang. Dengan begitu laju perekonomian suatu negara akan stabil
kembali
5)
Mengendalikan uang dengan menjual atau membeli surat
berharga
Kebijakan moneter ini disebut
sebagai operasi pasar terbuka. Apabila negara ingin menambah jumlah uang yang
beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Ketika
pemerintah membeli surat berharga, dengan begitu aset negara juga bertambah dan
peredaran uang bisa diperbanyak. Begitu sebaliknya, apabila negara ingin
mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah perlu menjual surat
berharga kepada masyarakat. Surat-surat berharga pemerintah antara lain, SBI
(Sertifikat Bank Indonesia) atau SPBU (Surat Berharga Pasar Uang).
6)
Memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum
Peran kebijakan moneter ini disebut
sebagai fasilitas diskonto. Fasilitas akan memainkan peredaran uang dengan
meningkatkan suku bunga bank sentral kepada bank umum. Biasanya bank umum
seringkali kekurangan uang dan meminjam uang kepada bank sentral. Untuk itu,
bank sentral akan menurunkan suku bunga dan menaikkan bunga pada bank umum.
Fasilitas diskonto ini membuat jumlah uang bertambah, sehingga tidak mengalami
inflasi.
7)
Memainkan jumlah cadangan perbankan
Peran kebijakan moneter ini disebut
sebagai rasio cadangan wajib. Peran kebijakan moneter ini sama halnya dengan
memainkan uang, tetapi melalui jumlah cadangan perbanka yang harus disimpan
oleh pemerintah. Ketika negara akan menambah jumlah uang, maka pemerintah
menurunkan rasio cadangan wajib. Begitu pun sebaliknya, untuk mengurangi jumlah
uang, pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib. Dengan memainkan rasio
cadangan wajib pada perbanka, maka perekonomian negara akan kembali stabil
karena perbanka menjadi lembaga utama dalam peredaran keuangan negara.
8)
Imbauan moral kepada pelaku ekonomi
Dalam mengatur kestabilan uang,
kebijakan moneter bukan hanya bergerak untuk memainkan peredaran uang, tetapi
juga menghimbau para pelaku ekonomi. Himbauan ini khususnya ditujukan kepada
bank. Pemerintah akan menghimbau setiap bank agar hati-hati memberikan kredit.
Hal itu untuk menjaga agar peredaran uang tidak meningkat. Selain itu, bank umum
juga dihimbau untuk meminjam lebih banyak uang kepada bank sentral untuk
memperbanyak uang yang beredar pada perekonomian.
9)
Kebijakan nilai tukar uang
Kebijakan moneter dalam mengatur
kestabilan ekonomi juga melakukan kebijakan nilai tukar uang. Nilai tukar
sangat berpengaruh kepada peningkatan harga barang dan jasa, sehingga kebijakan
moneter berperan memantau nilai tukar. Bank Indonesia akan menjalankan
kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar agar tidak
berlebihan. Bank Indonesia akan menetapkan jumlah nilai tukar pada level
tertentu, sehingga peredaran uang tidak berlebihan.
10) Mengatur
persediaan uang dan barang
Kebijakan moneter juga berpengaruh
kepada sektor perdagangan. Untuk mengatur laju perekonomian dengan menstabilkan
keuangan, tentu saja pemerintah juga perlu memperhatikan penyediaan barang.
Ketika pemerintah menginginkan peredaran uang meningkat, maka perlu
meningkatkan penyediaan barang. Jika pemerintah menginginkan peredaran uang
menurun, maka penyediaan barang juga diturunkan. Dengan begitu perekonomian
negara akan stabil melalui kebijakan moneter di bidang perdagangan.
2. Peran Kebijakan Fiskal
Pada dasarnya, peran kebijakan
fiskal berkesinambungan dengan tujuan di atas. Berikut peran kebijakan fiskal:
1)
Menurunkan Tingkat Inflasi
Dalam rangka menurunkan tingkat
inflasi, pemerintah bisa mengambil peran kebijakan fiskal dengan cara
memperkecil pengeluaran pemerintah. Cara tersebut dilakukan dengan mengurangi
atau menunda atau bahkan membatalkan proyek-proyek pemerintah untuk sementara
waktu. Dengan begitu, peredaran uang kepada masyarakat akan berkurang, sehingga
tingkat inflasi bisa menurun. Selain dari cara tersebut, pemerintah juga bisa
mengurangi transfer pemerintah. Transfer pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah
tanpa balas jasa langsung, seperti pemberian bantuan kepada masyarakat miskin,
bantuan bencana alam, beasiswa pendidikan, atau subsidi.
2)
Menanggulangi Inflasi
Dalam menanggulangi inflasi,
kebijakan fiskal membantu dalam penerapan pajak langsung progresif yang
dilengkapi dengan pajak komoditi. Hal ini dilakukan karena pajak tersebut
menyedot sebagian besar pendapatan dari uang yang dihasilkan pajak inflasi.
Peran kebijakan fiskal dalam pengelolaan pajak tersebut untuk meningkatkan
perekonomian pemerintah dan penanggulangan inflasi.
3)
Meningkatkan Produk Domestik Bruto
Dalam peran meningkatkan produk
domestik bruto, kebijakan fiskal bisa dijalankan dengan cara memperbesar
pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menjalankan proyek pembangunan yang
didanai oleh APBN. Dengan cara tersebut, nantinya akan ada permintaan barang
dana jasa, hal itu akan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa.
Cara lain yang dilakukan ialah dengan meningkatkan transfer pemerintah, yaitu
pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, bantuan bencana alam, beasiswa
pelajar, atau subsidi. Melalui cara tersebut, dapat mendorong masyarakat untuk
menjalankan produksi atau perdagangan. Peran kebijakan fiskal dalam
meningkatkan produk domestik bruto bisa dikatakan bahwa sebaliknya dari peran
pada poin pertama di atas.
4)
Mengurangi Tingkat Pengangguran
Peran kebijakan fiskal untuk
mengurangi tingkat pengangguran ialah dengan cara memperbesar pengeluaran dan
transfer pemerintah. Memperbesar pengeluaran maksudnya, pemerintah menjalankan
proyek-proyek pembangunan sebagai langkah membuka lapangan pekerjaan. Dalam
menjalankan proyek, pemerintah pasti membutuhkan tenaga kerja, sehingga
pengangguran dapat teratasi. Untuk memperbesar transfer pemerintah, perlu
adanya subsidi atau mengurangi pungutan pajak dari masyarakat.
5)
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Peran kebijakan fiskal untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat ialah dari memperbesar pengeluaran
pemerintah, seperti pengadaan proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung
pemerintah, atau membelian peralatan militer, rumah sakit, perkantoran. Cara
tersebut akan bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat dan dapat melibatkan
tenaga kerja. Contohnya, penyedia atau supplier alat militer, alat-alat rumah
sakit, alat-alat perkantoran akan mendapatkan keuntungan dari penjualan
tersebut. Dari proyek pembangunan, pemerintah juga membutuhkan tenaga kerja,
sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
6)
Meningkatkan Laju Investasi
Investasi merupakan proses
perekonomian yang mampu menolong keuangan negara dan masyarakat. Kebijakan
fiskal juga memiliki peran dalam meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal
mendorong dan memacu atau menghambat investasi di sektor swasta ataupun sektor
negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat berperan dalam mengatur bentuk
investasi tertentu. Dengan begitu pemerintah dapat mengatur bentuk investasi
berencana public.
7)
Mendorong Investasi Optimal Secara Sosial
Kebijakan fiskal memiliki peran
dalam mendorong dalam investasi optimal secara sosial. Hal ini karena investasi
sosial membutuhkan dana besar dan cepat yang menjadi tanggungan Negara untuk
memajukan pembentukan modal. Dengan menggunakan kebijakan fiskal, pemerintah
dapat mengatur penggunaan dana tersebut dengan cara mendorong investasi optimal
secara sosial.
8)
Meningkatkan stabilitas perekonomian di tengah
ketidakstabilan internasional
Kebijakan fiskal memiliki peranan
kunci dalam menjaga kestabilan internal ataupun ekternal. Untuk mengurangi
dampak internasional fluktuasi siklis, kebijakan fiskal mengatur pengelolaan
eksport dan import. Dengan begitu dapat perekonomian negara tetap stabil meski
perekonomian internasional masih tidak stabil. Kebijakan fiskal mampu
mengontrol perekonomian dalam negeri agar tidak terpengaruh dengan
ketidakstabilan internasional.
9)
Meningkatkan dan Mendistribusikan Pendapatan Nasional
Kebijakan fiskal juga berperan dalam
pendistribusian pendapatan nasional. Cara yang dilakukan pemerintah ialah
dengan meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat
pendapatan yang lebih tinggi. Upaya tersebut dapat tercipta dengan adanya
investasi dari pemerintah berupa program pembangunan regional, sehingga dapat
mengimbangi perekonomian pemerintah.
10) Menyejahterakan
Masyarakat
Di dalam kebijakan fiskal memang
ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dan peran yang paling utam ialah
Negara. Pemerintah tentu saja membutuhkan kebijakan fiskal untuk membuat rakyat
sejahtera. Dalam menyejahterakan masyarakat, pemerintah mengatur perekonomian
berupa pengeluaran, pajak, perbelanjaan dan hutang agar lebih stabil. Dari dana
APBN dapat mengatur pertumbuhan ekonomi seperti mengatasi inflansi. Hal itu
merupakan tujuan perekonomian yang diambil berdasarkan kebijakan fiskal,
khususnya tujuan dalam menyejaterakan masyarakat. Di sinilah, peran kebijakan fiskal
sangat penting bagi masyarakat ataupun pemerintah sendiri. (baca juga: Cara
Mengatasi Kelangkaan Sumber Daya Alam).
E. Keterkaitann Kebijakan Moneter dan Fiskal
Kebijakan
pemerintah dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi pada mulanya hanya
menggunakan kebijakan moneter. Misalnya, dengan memperketat atau memperlonggar
jumlah kredit (tight/easy money policy) yang diberikan oleh bank-bank umum,
mengubah tingkat suku bank (politik diskonto), dan operasi pasar terbuka
(membeli atau menjual suratsurat berharga). Dalam kondisi inflasi, pemerintah
melakukan kebijakan moneter yang bersifat mengurangi jumlah uang beredar dengan
melakukan kebijakan pasar terbuka. Apa sajakah kebijakan pasar terbuka itu?
Di antaranya
dengan menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau obligasi negara, menaikkan
suku bunga (politik diskonto), menaikkan cadangan kas minimum bank umum,
kebijakan kredit selektif, pemotongan nilai mata uang dalam negeri (sanering),
memusnahkan uang lama, membatasi pencetakan uang baru. Sedangkan dalam keadaan
depresi, pemerintah melalui Bank Sentral menambah jumlah uang beredar dengan
membeli SBI atau obligasi negara, menekan tingkat suku bunga bank, dan
melonggarkan jumlah kredit bank. Dengan demikian, maka investasi dalam
perekonomian diharapkan akan terus meningkat dan depresi akan teratasi.
Namun,
kebijakan moneter saja kadang tidak dapat mengatasi depresi. Sebab tingkat suku
bunga yang sudah begitu rendah ternyata tidak dapat mendorong timbulnya
investasi karena orang lebih senang menyimpan uang tunai.
Dengan
adanya kelemahan kebijakan moneter tersebut maka kebijakan fiskal sangat
berperan. Namun, kebijakan fiskal tidak dapat dijalankan secara serta merta
(bersifat kaku/kurang fleksibel) karena harus dilakukan melalui serangkaian
birokrasi (misalnya perubahan APBN pada pertengahan tahun anggaran) dan pada
umumnya kebijakan moneter lebih dapat diterima masyarakat daripada kebijakan
fiskal.
Untuk itu,
kombinasi antara keduanya sangat diperlukan dalam menanggulangi inflasi atau
deflasi, misalnya dengan politik harga, pengawasan harga, penjatahan, dan
sebagainya.
F.
Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap
Kehidupan Rakyat Banyak
Kebijakan moneter dan fiskal sangat berpengaruh
terhadap kehidupan rakyat indonesia. Kebijakan moneter dapat memabantu
masyarakat dalam menjalankan perekonomiannya. Dalam kebijakan moneter, terdapat
operasi pasar terbuka, dimana masyarakat dapat membeli ataupun menjual surat
berharga. Oleh karena itu, masyarakat dapat meningkatkan dan melaksanakan
kegiatan ekonominya dengan baik, serta para pengusaha dapat membuka usaha baru
dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan dapat mengurangi
pengangguran. Selain itu, dalam kebijakan moneter, masyarakat dapat mendapatkan
pinjaman dari bank sehingga masyarakat memiliki modal untuk membuka usaha.
Dalam kebijakan fiskal, masyarakat dapat memperoleh
pekerjaan sehingga memperoleh pendapatan. Misalnya pemerintah mengadakan sebuah
proyek seperti pembangunan jalan raya ataupun jembatan yang bertujuan untuk
meningkatkan penerimaan negara berupa pajak, dan nantinya dalam proyek tersebut
pemerintah dapat menggunakan masyarakat sebagai pekerjanya dengan bekerjasama
dengan pihak swasta.
Jadi kebijakan moneter dan fiskal sangat penting
bagi perekonomian di indonesia serta bagi rakyat banyak.
BAB 3
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan
uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi,
mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan Moneter bertumpu pada
hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana
uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi
yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah.
Kedua kebijakan ini sama-sama memiliki peran serta
pengaruh yang sangat penting terhadap perekonomian inodonesia.
B.
Saran
Materi mengenai Kebijakan moneter dan kebijakan
fiskal ini diharapkan lebih dimengerti, dan ditingkatkan lebih baik lagi karena
kebijakan moneter dan fiskal sangat terkait dengan kondisi perekonomian di
suatu wilayah atau negara. Dan dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana
kondisi perekonomian di wilayah kita sendiri serta mengatasinya.
C.
Rekomendasi
Berdasarkan
kesimpulan yang telah dipaparkan,
maka penulis mengajukan
rekomendasi yang diapandang
berguna dan yang dapat
dipertimbangkan agar dapat
meningkatkan perekonomian di Indonesia. Yakni supaya pemerintah dapat
meningkatkan serta memperhatikan masyarakat yang ada di pelosok serta di daerah
yang masih lemah perekonomiannya dan tidak hanya memperhatikan wilayah perkotaan,
dengan cara meningkatkan infrastrtuktur dan meningkatkan kualitas SDM di
indonesia khususnya daerah pelosok dan desa-desa yang kurang pembangunannya.
Karena hal tersebut dapat membantu masyarakat untuk melaksanakan kegiatan
ekonominya serta dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia.
karena pertumbuhan ekonomi indonesia tidak akan membaik jika masyarakatnya
tidak dapat menghidupi kehidupannya sendiri dan juga bantuan dari pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA
Sukardi.
2007. Ekonomi SMA/MA kelas XI. Surakarta.
CV. Grahadi
Nugraha
Putra. 2017. Ekonomi Peminatan Untuk
SMA/MA kelas XI. Surakarta. Departemen Pendidikan
http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/moneter/peran-kebijakan-moneter
http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/peran-kebijakan-fiskal
http://ekonomisku.blogspot.co.id/2014/07/kaitan-kebijakan-fiskal-dengan-moneter.html
Labels:
Ekonomi
Thanks for reading Makalah Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal. Please share...!
0 Comment for "Makalah Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal"